Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Habiburokhman. Foto: Tangkapan layar YouTube TV Parlemen.
6 Tindak Pidana yang Diatur dalam UU Perampasan Aset
Siti Yona Hukmana • 19 November 2026 11:34
Jakarta: Ada enam ruang lingkup atau tindak pidana diatur dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang baru disahkan DPR RI. Jumlah ini berkurang dari semula 13 ruang lingkup.
"Berdasarkan masukan masyarakat, ruang lingkupnya pertama fokus ke tindak pidana korupsi ya," kata Ketua Panitia Kerja (Panja) sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
1. Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
2. Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
3. Tindak pidana penyelundupan manusia.
4. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
5. Tindak pidana perdagangan orang.
6. Tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Habiburokhman. Foto: Tangkapan layar YouTube TV Parlemen.
Habiburokhman menyebut tindak pidana keenam itu seperti kasus investasi bodong. Ia mengungkap sering ada korban datang ke Komisi III, bahkan hampir setiap bulan. Seperti korban investasi bodong, perdagangan saham bodong, travel umroh dan haji bodong. Korbannya disebut sangat banyak.
"Hambatannya kemarin ketika pelaku tertangkap, pelakunya pasang badan. Dia rela masuk penjara, tapi dia sudah mengumpulkan uang triliunan rupiah ya, dan uangnya tidak kembali ke masyarakat, tidak kembali ke korban," ungkap Habiburokhman.
Menurut Habiburokhman, dengan Undang-Undang Perampasan Aset ini kerugian masyarakat bisa segera dikembalikan lewat putusan pengadilan. Habiburokhman melanjutkan DPR juga mengedepankan komitmen anti penyalahgunaan.
Hal itu ditekankan usai mendapat masukan dari masyarakat bila Undang-Undang Perampasan Aset digunakan oleh pihak yang berkuasa untuk menghabisi lawan politik atau aparat penegak hukum untuk melakukan pemerasan terhadap warga negara. Habiburokhman menyebut DPR sudah memperkuat protokol pengawasan, sehingga undang-undang itu sulit disalahgunakan.
"Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh DPR, lalu ada beban pembuktian yang yang berimbang dan ada transparansi digital," kata Habiburokhman.