Video Syur Diduga ASN Kota Tangerang Diselisik

Waka DPRD Tanjab Barat Bantah Lakukan Tabrak Lari

Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Jambi Sjafril Simamora membantah kabur tabrakan. Sjafril yang juga berada di mobil saat kejadian mengaku sempat menolong korban dan meminta pertolongan warga untuk menyelamatkan korban.

Diketahui, mobil dinas yang ditumpangi Sjafril menabrak dua remaja di Jalan Lintas Jambi-Kuala Tungkal, Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kamis (30/3/2023) siang.

Satu dari dua korban diketahui meninggal dunia dan satu korban lainnya mengalami luka-luka. 

Polisi menyebut Sjafril buru-buru meninggalkan lokasi kejadian karena hendak mengejar penerbangan pesawat.

Polisi Tangkap Sopir Mobil Wakil DPRD Tanjab Barat Usai Tabrak Pemotor

Polisi menangkap sopir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi setelah menabrak pemotor di Jalan Lintas Timur Jambi-Kuala Tungkal. Mobil dinas politikus tersebut juga disita sebagai barang bukti. 

Pasca-tabrakan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu korban luka parah di Jalan Lintas Timur Jambi-Kuala Tungkal, Satlantas Polres Tanjab Timur Jambi masih memeriksa Misrani (47), sopir mobil mobil dinas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi Sjafril Simamora.
 
Kasatlantas Polres Tanjab Timur Jambi Iptu Agung Prasetyo mengatakan, Misrani statusnya ditahan untuk mempermudah pemeriksaan.

Kendati demikian  polisi belum menetapkan status tersangka terhadap sang sopir karena perlu didahului gelar perkara pada Senin (3/4/2023) besok. 

Iptu Agung Prasetyo menambahkan, kondisi korban selamat saat ini sudah sadar namun masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Mobil Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat Tabrak Motor, 1 Tewas

Mobil dinas yang ditumpangi Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Jambi, menabrak pesepeda motor. Akibatnya, satu orang pengendara motor meninggal dunia, Kamis (30/3/2023).

Kecelakaan maut yang menewaskan satu remaja itu terjadi di wilayah Kuala Tungkal, Jambi. Sedangkan satu penumpang motor lainnya, mengalami luka yang cukup serius.

Kejadian bermula saat sepeda motor yang dikemudikan Siti Nuranisa (17) dan berboncengan dengan Dea Asmarani (18) melaju dari arah Tanjab Timur menuju Kuala Tungkal. 

Saat melewati tikungan, pengemudi sepeda motor menambah laju kendaraannya lantaran ingin menyalip truk yang ada di depannya. Namun, dari arah berlawanan ada sebuah mobil yang ditumpangi Waka DPRD Tanjab Barat.

Dampak kecelakaan itu, pengendara dan penumpang sepeda motor terpental dari kendaraan yang ditumpanginya. Warga yang melihat kecelakaan itu langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke Puskesmas terdekat.

Namun, Siti menghembuskan napas terakhirnya saat dalam perjalanan menuju Puskesmas. Sedangkan rekannya, kini dirujuk ke Rumah Sakit di Kota Jambi karena mengalami luka serius.

Meski tidak mengalami cidera, Waka DPRD Tanjab Barat mengaku trauma atas peristiwa tersebut. Mirisnya, ia langsung bertolak dari lokasi kecelakaan dengan dalih mengejar jadwal penerbangan pesawat.

Selama Ramadan, ASN Dijadwalkan Pulang Lebih Cepat

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengizinkan Aparatur Sipil Negara pulang pukul 14.00 selama Ramadan 2023.

Aturan itu tertuang dalam surat edaran Menteri PANRB No. 6 Tahun 2023 untuk ASN yang bekerja enam hari dalam sepekan. ASN akan diberi waktu istirahat 30 menit selama bekerja. Lalu khusus Jumat, jatah istirahat jadi satu jam pada pukul 11.30-12.30.

Untuk instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, jam kerja selama Ramadan menjadi pukul 08.00-15.00 pada Senin hingga Kamis. Untuk jam istirahat diberikan pada pukul 12.00-12.30. Sedangkan untuk Jumat, jam kerja pada pukul 08.00-15.30 dengan jam istirahat pukul 11.30-12.30.

Pemerintah menjamin para abdi negara tetap bekerja efektif selama Bulan Puasa. Penetapan jam kerja selama Ramadan ini diberlakukan agar tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Pejabat Setneg Dinonaktifkan Akibat Ulah Istri Pamer Kekayaan

Kepala Sub Bagian Administrasi, Kendaraan dan Biro Umum Kemensetneg, Esha Rahmansah Abrar dinonaktifkan dari jabatannya. Aksi istri Esha yang sering memamerkan harta kekayaan di media sosial menyebabkan sang suami harus di nonaktifkan dari tugasnya.

Penonaktifkan ASN dan keluarga yang kerap memamerkan harta kekayaannya merupakan langkah menertibkan ASN bergaya hedonis dilakukan oleh Kementrian Sekretariat Negara. 

Stafsus Mensesneg, Faldo Maldini mengatakan Kementrian Sekretariat Negara membentuk tim khusus verifikasi internal guna mengecek sumber pendapatan Esha sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementrian Sekretariat Negara.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan KPK, PPATK dan lembaga lain untuk memverifikasi sumber harta kekayaan yang dimiliki Esha. Hasil verifikasi internal akan disampaikan kepada publik.

Ia pun memintaan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan usai istri Esha Rahmansah Abrar memamerkan gaya hidup mewahnya di media sosial dengan memperlihatkan bukti pembelian mobil, perhiasan hingga berfoto dengan sejumlah mobil mewah.

KPK Panggil Wahono Saputro & Andhi Pramono Hari Ini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil ASN Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Wahono Saputro dan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono hari ini, Selasa (14/3/2023). Keduanya bakal dimintai keterangan seputar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Setelah sebelumnya mengirimkan surat pemanggilan resmi kepada Wahono dan Adhi Pramono, keduanya dijadwalkan akan hadir pukul 09.00 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan pemanggilan Wahono dan Adhi Pramono beragendakan klarifikasi dan verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Sebelumnya, Tim Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) telah melakukan pemeriksaan terhadap data LHKPN yang sudah dilaporkan Wahono dan Andhi Pramono ke KPK.

Total kekayaan Wahono mencapai Rp14 miliar. Ia turut dipanggil KPK karena terseret dalam pusaran kasus Rafael Alun Trisambodo. Istri Wahono diketahui memiliki saham di perusahaan perumahan milik istri Rafael yang ada di Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Mampukah UU Perampasan Aset & Pidana Ciptakan Efek Jera Bagi Oknum Pejabat Nakal?

Gaya hidup mewah para pejabat negara kini jadi sorotan, usai Rafael Alun Trisambodo yang memiliki harta hingga mencapai Rp56 miliar. Padahal Rafael hanyalah pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dalam kasus ini, belum disahkannya UU Perampasan Aset dan Pidana bagi yang tidak lapor LHKPN, bahkan melapor aset bohong menjadi suatu celah bagi sejumlah oknum pejabat negara yang masih pintar dalam menyembunyikan harta. 

Pakar Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar menyebut banyak keharusan dari adanya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, bukan hanya bicara menyita suatu aset tetapi bicara soal bagaimana mengelola aset itu. Sebab salah satu keluhan saat ini adalah jika ada aset luar biasa yang disita biasanya kurang dikelola dengan baik sehingga harga lelangnya bisa turun.

"Banyak urgensi perlunya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bukan hanya bicara menyita suatu aset tetapi bicara soal bagaimana mengelola aset itu karena salah satu keluhan saat ini adalah kalau ada aset luar biasa yang disita biasanya bicara bagaimana mengelolanya," urai Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar melalui live program Metro Pagi Primetime, Rabu (1/3/2023) pukul 05.35 WIB.

Zainal menilai seharusnya LHKPN yang dilaporkan tidak sekedar dikonversi menjadi tingkat kepatuhan saja. Paling penting dalam UU Perampasan Aset Tindak Pidana bukan hanya sampai ke Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) namun bagaimana cara mengelola aset agar mengejar pengembalian kerugian negara.  

Bedah Editorial MI: Agar ASN Tidak Makan Gaji Buta

Pembenahan kualitas aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia ialah pekerjaan panjang. Ironisnya, pembenahan itu bukan hanya soal peningkatan keterampilan dan kompetensi, melainkan bahkan sampai ke perbaikan karakter. Salah satu contoh ialah bobroknya karakter kedisiplinan. Pemberitaan mengenai PNS berkeliaran saat jam kerja dan mangkir setelah libur panjang masih sering kali terdengar. PNS membolos berminggu-minggu pun bukan sesuatu yang aneh lagi. Tindakan tegas bagi ASN pemalas ialah langkah patut untuk perbaikan yang lebih menyeluruh agar ASN tidak makan gaji buta.

Agar ASN Tidak Makan Gaji Buta

Pembenahan kualitas aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia ialah pekerjaan panjang. Ironisnya, pembenahan itu bukan hanya soal peningkatan keterampilan dan kompetensi, melainkan bahkan sampai ke perbaikan karakter. Salah satu contoh ialah bobroknya karakter kedisiplinan. Pemberitaan mengenai PNS berkeliaran saat jam kerja dan mangkir setelah libur panjang masih sering kali terdengar. PNS membolos berminggu-minggu pun bukan sesuatu yang aneh lagi. Tindakan tegas bagi ASN pemalas ialah langkah patut untuk perbaikan yang lebih menyeluruh agar ASN tidak makan gaji buta.

Terbongkar 97 Ribu ASN 'Hantu', Terima Gaji Tapi Wujud Tak Ada

Masyarakat digemparkan dengan ditemukannya 97 ribu data ASN palsu dan tergolong misterius terkait pemutakhiran data ASN. Akibatnya negara membayarkan gaji hingga iuran pensiun, namun saat ditelusuri tidak ada penerimanya.