Video dan berita penghapusan pbb Terkini dan Terbaru Hari ini

Gerilya Politik PBB Usai Jokowi Endorse Yusril Maju Pilpres 2024

Nasional • 3 months ago

Partai Bulan Bintang (PBB) semakin gencar berpolitik usai Presiden Jokowi mengendorse Yusril Ihza Mahendra maju Pilpres 2024. PBB tampak menyambangi sejumlah parpol pendukung pemerintah dalam beberapa waktu terakhir.

PBB merespon serius ucapan Presiden jokowi yang mendorong Yusril Ihza Mahendra untuk maju sebagai capres maupun cawapres dalam pemilu 2024. Keseriusan itu ditunjunkan dengan gencarnya safari politik yang dilakukan partai berlambang bulan sabit dan bintang itu.

Sudah ada tiga partai politik koalisi pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah mereka sambangi, yakni Partai Golkar, PPP dan PKB. Hasil pertemuan ini pun diklaim Sekjen PBB sangat positif.

“Setelah pak Jokowi mengendorse pak Yusril, kami bergerilya dan Alhamdulillah hasilnya positif,” ucap Sekjen PBB, Afriansyah Noor.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi nasional dan musyawaratan nasional PBB, Presiden Jokowi memberikan endorse untuk ketum PBB Yusril Ihza Mahendra. Presiden menyebut, jika Yusril bekenan maju dalam pilpres, maka Jokowi siap memberikan dukungan.

“Kalau prof Yusril di 2024 nanti dicalonkan jadi capres atau cawapres, saya dukung,” tegas Presiden Jokowi.

Pesan presiden Jokowi agar mencarikan kendaraan bagi Yusril untuk mencapai ambang batas 20% pencalonan itu yang nampaknya di geriliyakan PBB. Pasalnya dalam waktu dekat, PBB mengaku akan kembali bertemu partai di Pemerintahan Jokowi, yaitu PAN dan Gerindra di awal bulan Ramadan ini,

Merawat Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemilu 2024

Nasional • 3 months ago

Sidang pengujian materi undang-undang proporsional Pemilu di MK kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan dari pihak pemohon yakni Partai Bulan Bintang, Rabu (8/3/2023).

Sekjen Partai Bulan Bintang, Afriansya Ferry Noor mengatakan pihaknya akan menjelaskan pada sidang lanjutan pengujian materi undang-undang proporsional Pemilu, bahwa sistem tersebut tidak menguntungkan bagi Partai Bulan Bintang.

"Artinya, dengan sistem terbuka ini banyak transaksi politik yang mana kekuatan modal sangat dibutuhkan dan sistem ini pernah dilaksanakan pada tahun 1999 sampai 2004," kata Sekjen Partai Bulan Bintang, Afriansya Ferry Noor saat diwawancara dalam program Metro Pagi Primetime, Rabu (8/3/2023).

Sebanyak 80% pemilih Partai Bulan Bintang pada 2019 tidak setuju dengan sistem proporsional tertutup. Hal tersebut berdasarkan Survei Trust. Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal mengatakan bahwa pada survei Februari 2023 mayoritas pemilih di Indonesia khususnya pemilih partai politik menolak proporsional tertutup.

"Itu ternyata 60% lebih menolak proporsional tertutup. Yang artinya mereka sangat menginginkan sistem proporsional terbuka seperti yang sudah dilakukan sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal saat diwawancara dalam program Metro Pagi Primetime, Rabu (8/3/2023).

Sementara itu, Politisi Partai NasDem Saan Mustopa menanggapi dalam sistem proporsional terbuka membutuhkan biaya. Menurut Saan dalam sistem proprosional tertutup juga membutuhkan biaya.

"Bahwa yang namanya mensosialisasikan lambang partai saja kepada masyarakat, para pemilih tentu itu juga membutuhkan biaya. Sistem tertutup juga mendorong orang-orang untuk berebut nomer satu. Karena itu, maka proses jual beli nomer urut itu akan sangat terbuka lebar," kata Politisi Partai NasDem, Saan Mustopa saat diwawancara dalam program Metro Pagi Primetime, Rabu (8/3/2023).

Sebelumnya, Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan mendukung sistem proprosional tertutup. Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan alasan PBB memilih sistem proporsional tertutup agar orang-orang yang duduk di parlemen benar-benar wakil rakyat dan bukan hanya sekedar mempunyai modal. Menurutnya, penggunaan sistem proposional tertutup jauh lebih bermanfaat daripada sistem proposional terbuka.

Ini juga sejalan dengan PDI Perjuangan yang mendukung Pemilu 2024 memakai sistem pemilu tertutup.

Majelis Umum PBB Desak Rusia Akhiri Perang di Ukraina

Internasional • 3 months ago

Sidang Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang meminta Rusia untuk segera mengakhiri perang dan menarik mundur pasukannya di Ukraina. Hasil itu didapat setelah dilakukan pemungutan suara terhadap 193 negara anggota PBB, Kamis (23/2/2023).

Dalam pemungutan suara, 143 negara anggota PBB menyetujui resolusi tersebut, tujuh negara menolak, sementara 32 negara menyatakan abstain.

Resolusi PBB tersebut bersifat tidak mengikat secara hukum, tidak seperti resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Namun, resolusi itu memiliki bobot politis yang berfungsi sebagai barometer opini dunia sekaligus mencerminkan permintaan Majelis Umum PBB sejak 2022.

Majelis Umum PBB kini telah menjadi badan PBB terpenting yang berhubungan dengan krisis di Ukraina. Dewan Keamanan yang seharusnya bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional, kini dilumpuhkan oleh hak veto Rusia.

Ukraina dan Rusia sama-sama melobi negara-negara di PBB untuk mendukung pemungutan suara itu. Selama dua hari, sidang yang penuh dengan perdebatan menteri luar negeri dan diplomat dari 75 negara tersebut, memaparkan pandangan setiap negara.

Sebagian negara mendesak untuk segera diterbitkannya resolusi yang mendukung integritas teritori wilayah Ukraina, yang merupakan prinsip dasar dari piagam PBB yang harus diikuti semua negara.

Konferensi PBB Tentang Keanekaragaman Hayati

• 2 years ago

Putaran pertama pertemuan ke-15 Konferensi Para Pihak Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (COP15) telah dimulai di Kunming, ibu kota Provinsi Yunnan, Tiongkok pada Senin (11/10) lalu. Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung hingga Jumat (15/10) ini diikuti oleh lebih dari 4.000 orang perwakilan asal 140-an negara yang hadir secara online maupun offline.

RI Kembali Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Apa Maknanya untuk Indonesia?

• 4 years ago

Indonesia kembali menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (DHAM PBB) untuk kelima kalinya. Lantas apa maknanya untuk Indonesia?

PetaBencana.id BNPB Raih Penghargaan dari PBB

• 4 years ago

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerima penghargaan atas inovasinya yakni platform PetaBencana.id. PetaBencana.id berhasil merebut juara pertama dalam kategori Memastikan Pendekatan Terintegrasi dalam Lembaga Sektor Publik pada UNPSA 2019 yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kategori Penerima Bebas PBB-P2 DKI Jakarta Diperluas

• 4 years ago

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperluas masyarakat DKI Jakarta yang bebas membayar PBB-P2. Mulai tahun 2020 veteran pejuang kemerdekaan dan penerima bintang jasa , pensiunan PNS, dan guru aktif maupun pensiunan bebas PBB-P2.

Anies: Rumah NJOP di Bawah Rp1 M Tetap Bebas PBB P2

• 4 years ago

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan rumah dengan NJOP di bawah Rp1 miliar tetap bebas biaya PBB P2. Namun aturan tersebut tidak berlaku bagi rumah yang digunakan untuk tempat komersial atau tempat usaha.