Dukung RUU Perampasan Aset, PAN Usulkan Bentuk Badan Pengelola Aset Negara

18 November 2026 15:54

Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Endang Agustina menyatakan jika fraksi PAN mendukung dan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan tingkat I RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

"Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana untuk kemudian dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Endang, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Rabu, 18 November 2026.

Endang menilai RUU Perampasan Aset harus menjadi instrumen hukum yang efektif dalam memulihkan aset negara dan melindungi kepentingan negara.

"Fraksi Partai Amanat Nasional berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya harus menjadi instrumen hukum yang efektif dalam pemulihan hasil kejahatan, mengembalikan kerugian keuangan negara, serta melindungi kepentingan masyarakat dan korban tindak pidana," kata Endang.
 


Dalam rapat tersebut, Endang juga menyebut untuk mendukung efektivitas RUU Perampasan Aset, diperlukan sebuah badan atau lembaga dengan fungsi dan kewenangan yang jelas untuk mengawasi aset negara.

"Diperlukan pembentukan atau penguatan badan pengelola aset dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan pertanggungjawaban yang jelas, serta didukung sumber daya manusia yang profesional di bidang hukum, keuangan, penilaian aset, manajemen risiko, dan pengelolaan aset digital," jelas Endang.

Endang menegaskan keberhasilan RUU Perampasan Aset tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara dalam melacak dan menyita aset, tetapi juga dalam mengamankan dan memelihara aset serta mengembalikannya kepada pihak yang memiliki hak. 

"Keberhasilan perampasan aset tidak hanya ditentukan oleh kemampuan melacak dan menyita, tetapi juga oleh kemampuan negara mengamankan, memelihara, menilai, mengelola, dan mengoptimalkan nilai aset hingga dikembalikan kepada pihak yang berhak," tegas Endang.

(Lutfia Azzahra)

(Husen Miftahudin)


Close Ads X
Close Ads X