Dewan Syuro PKB Sempat Geram Perubahan Nama KKIR Jadi KIM

Poltracking Indonesia: Koalisi Perubahan Harus Segera Umumkan Bacawapres Anies

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyebut Koalisi Perubahan untuk Persatuan harus segera mengambil sikap untuk menguatkan internal dari ancaman isu penjegalan Anies untuk maju sebagai calon presiden. 

Hanta menyatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan segera mengumumkan siapa bacawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan menjadi solusi untuk menguatkan dan mensolidkan koalisi. 

"Yang harus dipertimbangkan. Satu, memikirkan soal momentum elektoral, tapi sisi lain menjaga keseimbangan soliditas koalisi," kata Hanta Yuda dalam wawancara dengan Metro TV, Jumat (9/6/2023). 

Menurut Hanta, koalisi kandidasi pencalonan penting dilakukan agar sebuah koalisi berjalan dengan baik. Ia menyarankan agar partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan solid hingga akhir. 

"Harus dipastikan tiga partai ini (NasDem, Demokrat, PKS) solid hingga akhir kemudian memikirkan strategi pemenangannya," ujar Hanta Yuda.

Gertakan demi Kursi Cawapres

Penentuan Waktu Pengumuman Cawapres Anies Diputuskan 3 Ketum

Isu Dirayu Pejabat untuk Keluar Koalisi, PKS: Kami Solid Kok

PKB Bakal Evaluasi Koalisi dengan Gerindra

Kerja Politik Kuci Utama Menaikkan Elektabilitas Anies

Golkar Masih Pede KIB Tak Bubar

PDIP Jajaki Komunikasi dengan KIB

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan jika pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan PLT Ketum PPP Mardiono tidak akan mengusik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Partai Golkar, PAN dan PPP. 

Meski demikina, Hasto mengisyaratkan, pihaknya sudah menjalin komunikasi kepada ketua umum ketiga parpol KIB, untuk menjajaki potensi koalisi mendukung Ganjar Pranowo sebagi capres 2024.

"Secara etis kami harus membangun komunikasi politik yang baik dengan KIB," ucap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Pengamat Sebut Koalisi Perubahan Masih Wait and See soal Cawapres

Golkar Segera Tentukan Sikap untuk Pilpres 2024

Golkar Berpeluang Berlabuh ke Prabowo, PAN Masih Gamang

Pemecatan Teddy Minahasa jadi Berita Terpopuler

Kepastian Nyapres, Sandi: Domain Pimpinan Parpol

Pertemuan Koalisi Perubahan-Surya Paloh Juga Bahas Indikasi Penjegalan Anies

Bertemu Surya Paloh, Koalisi Perubahan Beri Dukungan Morel ke NasDem

Surya Paloh dan Koalisi Perubahan Ngumpul di Kepulauan Seribu

Anies dan Koalisi Perubahan Berkumpul Siang Ini

Tak Kompak Dukung Ganjar, KIB Bakal Bubar

Cobaan yang Terjadi di Koalisi Perubahan Diduga Berkaitan Pencapresan Anies

Pengamat Politik, Ujang Komarudin menilai berbagai persoalan yang terjadi pada partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan ada kaitannya dengan pencapresan Anies Baswedan.

"Kalau saya menilai iya, dibantah atau tidak. Bahwa kenyataannya seperti itu, seperti penjegalan, dikerjainnya NasDem atau partai-partai yang ada di Koalisi Perubahan itu ya faktornya adalah terkait pencapresannya pak Anies Baswedan," kata Pengamat Politik, Ujang Komarudin.

Menurut Ujang, cara tersebut tidak bagus dalam konteks membangun demokrasi. Ia mengatakan semestinya perbedaan apapun, baik dukungan dan pilihan itu harus dihargai dalam negara demokrasi.

"Kalau perbedaan dukungan, perbedaan pilihan lalu dikerjai, dipermainkan lalu dilemahkan, dilumpuhkan itu menjadi persoalan kita dalam sama-sama menegakkan demokrasi yang berkeadilan," ujar Ujang.

Ujang menegaskan sangat anomali ketika sudah bersepakat berdemokrasi tetapi cara yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan tidak demokrasi.

"Ini kan sangat anomali, sangat paradoks. Kita ingin membangun demokrasi yang kuat, sehat dan bermartabat, tapi di saat yang bersama ada persoalan penjegalan-penjegalan ketika berbeda pilihan dan dukungan," tambah Ujang.

"Kalau kita sudah sepakat untuk sama-sama menjaga demokrasi di Republik ini, maka siapapun yang diusung oleh koalisi manapun termasuk oleh Koalisi Perubahan ya harus dihargai. Biarkan nanti rakyat yang menentukan dan memilih siapa capres yang terbaik," tegas Ujang.

Teka-teki Arah Koalisi Partai Golkar di Pemilu 2024

Partai Golkar hingga kini belum jelas menentukan sikap politik di Pilpres 2024. Namun, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani memberikan sinyal pencapresan Ganjar didukung "Partai Kuning" meski disebut tengah merancang Koalisi Besar bersama PKB.

Gonjang-ganjing koalisi pilpres yang belum reda, salah satunya tidak terlepas dari sikap Partai Golkar yang belum final memutuskan posisi politiknya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengklaim ada rencana pembentukan koalisi baru yang berisikan PKB, Golkar dan Gerindra. 

Cak Imin mengungkapkan progres koalisi masih sangat cair, bertahap dan dinamis. Ia berharap akhir Juni 2023 akan ada titik temu baik soal dukungan pasangan capres dan cawapres ataupun wacana koalisi baru.
 
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan yang sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan sinyal soal kemungkinan ada parpol yang akan merapat mendukung Ganjar Pranowo sebagai bacapres yakni salah satunya "Partai Kuning". Ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo itu menegaskan bisa jadi semua partai menjadi satu kekuatan kerja sama dan bersepakat dalam kontestasi Pemilu 2024.
 
Meski begitu, Partai Golkar masih merahasiakan bakal mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo atau merapat ke poros Prabowo Subianto. Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyatakan partainya masih konsisten bahwa capres Golkar adalah Airlangga Hartarto.

Survei INDEF: 92% Warganet Keluhkan Politik Cawe-Cawe Jokowi

Cawe-cawe Presiden Joko Widodo terhadap pencapresan 2024 mendapat respon negatif dari warganet. Berdasarkan survei Continuum INDEF, sebanyak 92% warganet mengeluhkan tindakan Presiden Jokowi memanggil enam ketua umum partai politik ke Istana, kecuali Partai NasDem.

Berdasarkan analisis menggunakan big data oleh Continuum INDEF, politik cawe-cawe Jokowi hanya 8% warganet yang menyebut presidennya ikut campur dalam menentukan capres dan cawapres yang sesuai dengan arah kemajuan bangsa.

Sementara itu berdasarkan studi pada 28 April- 8 Mei 2023 tercatat sebanyak 15 ribu perbincangan di media sosial, 79,4% warganet berpendapat presiden harus bersikap netral dan tidak menggunakan Istana untuk kepentingan pribadi.

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto mengatakan politik cawe-cawe Presiden Jokowi dapat menurunkan kualitas Pemilu 2024. Menurutnya, Presiden Jokowi mengabaikan aturan main demokrasi.

Debat Panas Ray Rangkuti & Adian Napitupulu soal Pertemuan Parpol di Istana

Presiden Joko Widodo saat ini sedang dipertanyakan sikap netralnya soal klaim pembicaraan politik kebangsaan di Istana Merdeka dengan enam ketua umum partai politik. Permasalahnya, tak semua parpol diundang dalam pertemuan tersebut. 

Pengamat Politik Ray Rangkuti mengatakan, enam partai politik yang diundang Jokowi ke Istana Merdeka belum tentu membahas koalisi strategi pemenangan untuk Pemilu 2024.

"Berarti koalisi itu apakah sedang membicarakan strategi pemenangan atau tidak," kata Pengamat Politik, Ray Rangkuti dalam program Kontroversi Metro TV, Kamis (11/5/2023).

Di sisi lain, Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Ray Rangkuti merupakan asumsi-asumsi subjektif.

"Artinya itu semua adalah asumsi-asumsi subjektif yang hanya menafsirkan 1,2,3 kalimat tanpa mengetahui substansi secara utuh dari percakapan dalam istana," ucap Adian Napitupulu.

Ray Rangkuti menyebut pernyataan yang disampaikannya merupakan tafsir yang sah, karena berdasarkan pernyataan dari Jokowi.

"Tafsir itu lebih legitimate daripada anda (Adian Napitupulu) yang tidak punya apa-apa, karena tafsir itu didasarkan dari pernyataan pak Jokowi," tambah Ray Rangkuti.

Airlangga dan Cak Imin Sama-Sama Berpeluang Jadi Bakal Cawapres Prabowo

Koalisi Besar tengah dijajaki Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Namun, belum ada titik temu siapa yang akan mendampingi Prabowo sebagai bakal calon wakil presiden jika nantinya diusung di Pilpres 2024.

Kedua partai politik berkeinginan untuk mengusung ketua umum masing-masing yaitu Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Meski demikian, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Nusron Wahid menepis anggapan adanya rebutan jatah kursi bacawapres antara Partai Golkar dengan PKB.  

Nusron menyebut, Prabowo yang nantinya berhak menunjuk siapa cawapres yang akan mendampinginya untuk menghadapi Pilpres 2024. 

Sementara itu, Ketua DPP PKB Faisol Reza berharap Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi bacawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Meski demikian, saat ini PKB tengah bersepakat dengan Golkar menjadi koalisi inti untuk bersama-sama mendukung Prabowo Subianto sebagai bacapres di Pilpres 2024. 
 
Pengamat politik, Khairul Umam menilai Prabowo akan mencari pendamping yang memiliki kekuatan logistik. Dalam hal ini, Khairul Umam melihat sosok Erick Thohir berpotensi akan dipinang Prabowo sebagai bacawapres.

Airlangga Sebut Koalisi Besar Masih Berkomunikasi untuk Capai Kesepakatan

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan Koalisi Besar yang telah dimotori oleh Golkar dan PKB, hingga kini terus berusaha untuk berkomunikasi.

Ketika ditanya oleh awak media sudah sejauh apa perkembangan diskusi Koalisi Besar, Airlangga tak banyak bicara. Ia hanya mengatakan apabila menemui titik temu, maka kesepakatan akan diwujudkan.

"Ya kita sedang terus berkomunikasi, harapannya mungkin dalam waktu tertentu bisa dibungkus," kata Airlangga di lobby Hotel Kempinski, Jakarta, Minggu (07/05/2023).

Kemudian, ketika kembali ditanyai dalam waktu dekat akan bermanuver atau bersilaturahmi dengan siapa lagi, Airlangga hanya melempar canda tawa.

"Agenda ke depan akan pergi ke Labuan Bajo, hahaha," tutur Airlangga.

Sebelumnya, Partai Golkar dan PKB bersepakat menjadi motor Koalisi Besar untuk Pilpres 2024. Kesepakatan ini terjadi setelah kedua elite Partai Golkar dan PKB bertemu di Jakarta, Rabu (3/5/2023) di pelataran Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan ini dipimpin masing-masing ketua umum kedua partai, Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengaku Koalisi Besar membutuhkan inti atau motor penggerak. Menurut Airlangga, Golkar dan PKB bersedia menjadi inti penggerak Koalisi Besar ini.

“Koalisi Besar itu membutuhkan koalisi inti. Dan koalisi itulah yang membuat kita duduk bersama, di mana koalisi ini antara Golkar dan PKB,” tutur Airlangga saat konferensi pers, di Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Golkar dan PKB juga menunjuk tim pemenangan dari kedua partai untuk meneruskan kesepakatan ini menjadi langkah teknis ke depannya. Dari Partai Golkar, Airlangga menunjuk Nusron Wahid, sementara, dari PKB, Muhaimin menyodorkan nama Faisol Reza.

Airlangga menegaskan setelah pertemuan ini, kedua partai akan bergerak untuk berkomunikasi dengan partai lain mewujudkan rencana Koalisi Besar.

Koalisi Adu Gengsi Tanpa 'Sensi'

Pertemuan enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo pada Selasa (2/5/2023) menerbitkan berbagai tafsir. Di antaranya arahan Presiden Jokowi dalam menentukan pembentukan poros koalisi sekaligus kandidasi.

Celakanya Partai NasDem yang masih tergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf justru tidak mendapatkan undangan dalam pertemuan tersebut. Terang-terangan Jokowi mengaku tidak mengundang Ketua Umum Partai NasDem untuk hadir dalam pertemuan itu.

Saat ini para elite partai di tiga koalisi yang berbeda aktif mengadakan komunikasi politik. Pada Rabu (3/5/2023) siang, salah satu elite pimpinan di Koalisi Indonesia Baru yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. 

Pada Rabu malam, bertempat di Puri Cikeas, Jawa Barat, Muhaimin Iskandar juga bertemu dan melakukan komunikasi politik dengan para elite Partai Demokrat yang saat ini menjadi bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anis Baswedan sebagai calon presiden.

Meski terkesan sulit, sejumlah pihak menyatakan upaya pembentukan Koalisi Besar untuk menduetkan Ganjar dengan Prabawo memang benar adanya.

Sementara itu, menyinggung soal sejumlah menteri yang lebih fokus mengurus politik ketimbang tugasnya sebagai menteri, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan jabatan menteri adalah tugas negara yang tidak bisa diabaikan.

Perbedaan Antarpartai Disebut pada Isu Agama

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai pertemuan yang dilakukan oleh partai-partai politik saat ini merupakan akibat kurangnya perbedaan ideologis pada sistem partai yang ada di Indonesia.

"Saya melihat ini sebagai sebuah akibat ketimbang sebab. Akibat dari dua hal yang pertama sistem kepartaian kita yang kurang dibumbui oleh perbedaan ideologis. Jadi studi saya ada 9 variabel ideologis, hanya satu yang membedakan satu partai dengan partai lain yaitu soal isu agama, nah yang lain kurang lebih mirip," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam program Kontroversi, Kamis (4/5/2023).

Menurut Burhanuddin, kurangnya perbedaan ideologis tersebut bahwa insentif untuk membentuk koalisi tidak didasarkan pada perubahan atau perbedaan ideologism tapi kepada capres dan cawapresnya.

"Itulah insentif koalisi paling besar. Oleh karena itu, interaksi antar partai itu lebih diwarnai oleh sentimen office-seeking atau non ideologis. Jadi mana yang paling memberi insentif untuk menempatkan kader atau tokohnya sebagai capres dan cawapres, itu lah yang membuat pergerakan koalisi antar partai akan terjadi," tambah Burhanuddin.

Burhanuddin juga menilai pertemuan yang dilakukan oleh partai-partai politik saat ini akibat presidential threshold. Akhirnya, partai-partai terpaksa membangun koalisi terutama untuk memenuhi ambang batas presidential threshold yang tinggi.

"Terjadilah kawin paksa politik yang pada dasarnya itu tidak ada chemistry, tapi lebih kepada upaya untuk menyodorkan tokoh atau elitnya sebagai capres atau cawapres," tutup Burhanuddin.

Ma'ruf Amin Sindir Menteri yang Sibuk Urus Pilpres 2024

Wapres Ma'ruf Amin menyinggung menteri yang lebih mementingkan urusan politik dibandingkan tugasnya sebagai menteri. Ma'ruf menegaskan jabatan menteri merupakan tugas negara yang tidak bisa diabaikan.

“Tentu yang kita harapkan karena dia pejabat, sebaiknya jangan sampai kemudian tugasnya terabaikan,” ujar Ma'ruf Amin saat meninjau Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkulu Tengah, Kamis (4/5/2023).

Diketahui, Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin diisi sejumlah menteri yang rangkap jabatan sebagai Ketum Parpol di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sekaligus Ketua Umum Gerindra.

Pesan Jokowi ke 6 Ketum Parpol: Rukun dan Jaga Kekompakan

Rukun dan tetap menjaga kekompakan menjadi pesan penting dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Selasa (2/5/2023) malam. 

Undangan Presiden Joko Widodo digelar setelah gencar aksi saling kunjung antara tokoh-tokoh politik yang terjadi di tengah suasana lebaran. 

Belum lagi jelang enam ketua umum partai politik datang ke Istana, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy sudah memanaskan situasi bahwa salah satu topik yang akan dibahas adalah upaya menduetkan Ganjar dengan Prabowo. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang hadir dalam pertemuan pun menepisnya. 

Wacana menduetkan Ganjar dengan Prabowo sudah muncul sejak lama. Jauh sebelum PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Namun Prabowo yang sudah diberikan mandat oleh partainya, yakni Gerindra, memberi isyarat menolak.

Secara kalkulasi politik Prabowo tentu akan rugi bila hanya menjadi pendamping Ganjar. Merujuk survei Indikator Politik, elektabilitas Prabawo bahkan unggul secara head to head dengan Ganjar Pranowo.

Demokrat dan PKB Sepakat Jalin Komunikasi Meski Beda Koalisi

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut ada keinginan untuk mengajak Demokrat mengembangkan Koalisi Besar. PKB dan Demokrat sepakat untuk terus menjalin komunikasi. 

Sebelumnya Cak Imin mendatangi Puri Cikeas, Bogor, Rabu (3/5/2023) malam. Ia disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Tentu kami ingin juga saling berbagai karena sejatinya ada dua kategori, yaitu masyarakat yang ingin keberlanjutan dan masyarakat yang ingin perubahan," kata AHY, Puri Cikeas, Bogor, Rabu (3/5/2023). 

Diketahui, Demokrat bersama NasDem dan PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan. Koalisi tersebut telah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Sementara PKB bersama Gerindra bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

"Kami bersepakat pada dasarnya perbedaan koalisi, perbedaan pilihan dalam partai maupun kepemimpinan nasional adalah bagian dari upaya mengokohkan dan menguatkan demokrasi kita," kata Cak Imin.