Kenaikan Upah dan Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja Jadi Agenda Demo Buruh Besok

Pertumbuhan Upah Jepang Melambat, Target Inflasi BOJ Terganggu

Pertumbuhan upah pekerja Jepang secara tak terduga melambat pada Juni.

Menaker Buka Suara soal Usulan Upah Minimum Naik 15%

Menteri Tenaga Kerja (Menaker Ida Fauziyah buka suara soal usulan upah minimum naik sebesar 15 persen pada tahun depan.

Buruh Usul UMP Naik 15%

Kenaikan UMP Diumumkan November 2023

Pemerintah Masih Tampung Aspirasi Buruh dan Pengusaha Soal Kenaikan UMP

Kenaikan UMP Diumumkan November

Sanksi Menanti Pengusaha di DKI Jakarta yang Tak Naikkan Upah 5,1%

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 naik sebesar 5,1% memicu kontroversi. Keputusan yang diambil sebagai respon atas aksi unjuk rasa buruh tersebut melampaui PP 36/2021 yang menetapkan UMP 2022 naik 1,09% dari UMP 2021.  Ini menjadi alasan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengugatnya ke ke Mahkamah Agung (MA).

Seluruh anggotanya, Apindo merekomendasikan tetap mengikuti ketentuan PP 36/2021 dalam pengupahan buruh pada 2022 hingga keputusan hukum yang final dari MA atas gugatannya menyatakan sebaliknya. Namun di dalam SK Gubernur DKI Jakarta nomer 1517/2021 tentang UMP 2022 disebutkan ada sanksi bagi pengusaha yang tidak melaksanakan pengupahan per Januari 2022 lebih tinggi 5,1% dibandingkan 2021. 

 

Keputusan Anies Merevisi UMP DKI 2022 Berujung Gugatan

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dari 0,85% menjadi 5,1% diapresiasi para buruh. Namun di sisi lain keputusan tersebut menuai protes dari kalangan pengusaha. Para pengusaha menilai keputusan Anies itu melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan tegas menyatakan akan menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengimbau pelaku usaha tidak menerapkan revisi UMP DKI 2022, sampai menunggu hasil gugatan ke PTUN.

Apindo Imbau Perusahaan di DKI Tidak Terapkan UMP 2022 yang Direvisi Anies

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengimbau para pelaku usaha untuk tidak menerapkan revisi kenaikan upah minimun provinsi (UMP) Jakarta 2022 yang ditetapkan Gubernur Anies Baswedan sebesar 5,1%. Apindo menilai revisi tersebut melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

UMP Jakarta 2022 Naik Rp 225 ribu, KADIN: Mengapa Direvisi Tanpa PP yang Baru?

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mempertanyakan keputusan Gubernur Anies Baswedan yang merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022. Menurutnya, formula penghitungan UMP DKI 2022 yang naik Rp37 ribu sebagaimana isi Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 tentang Pengupahan seharusnya menjadi patokan.

Naikkan UMP Jakarta Rp225 Ribu, Pengusaha: Anies Langgar Aturan

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dari 0,85% menjadi 5,1% menuai respons beragam. Keputusan itu diapresiasi buruh, tetapi diprotes keras pengusaha. Para pengusaha menilai keputusan Anies itu melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan ihwal kenaikan UMP 2022.

UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Buruh Minta Penetapan Upah Minimum Dicabut

Kelompok buruh meminta kebijakan penetapan upah minimum yang tertuang dalam PP 36 2021 dicabut kembali. Tuntutan tersebut seiring putusan Mahkamah Konstitusi yang menyampaikan UU 11/2020 cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. 

Protes UMP 2022, Buruh akan Gelar Demo di Surabaya

Belasan ribu buruh akan menggelar demo di Surabaya, Jawa Timur memprotes kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang hanya 1,09 persen. Sebanyak 3.200 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan aksi tersebut.

Polemik Upah Minimum Pekerja

Kementerian Ketengarakerjaan mengungkap 28 provinsi sudah menetapkan upah minimum provinsi 2021. 23 provinsi di antaranya tidak menaikkan UMP, sedangkan 5 provinsi lainnya memilih menaikkan UMP termasuk Pemprov DKI Jakarta yang menaikkan UMP dengan menerapkan kebijakan asimetris.

Upah Minimum Tetap Dinilai akan Perluas Lapangan Kerja

Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno menilai kebijakan upah minimum 2021 yang sama dengan 2020 akan memperluas lapangan pekerjaan. Namun di sisi lain, asosiasi mengimbau perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menaikkan upah untuk mempertimbangkan melakukannya.

Ini Provinsi yang Naikkan UMP 2021

Empat provinsi dipastikan tidak mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Upah Minimum 2021. Keempatnya tetap menaikkan upah minimum. Sementara DKI Jakarta menetapkan upah minimum 2021 naik bagi perusahaan yang tidak terdampak covid-19. 

Kenapa Upah Minimum 2021 Tidak Naik?

Pemerintah memutuskan tidak menaikkan upah minimum 2021. Keputusan ini menuai berbagai respon dari para pengusaha, pekerja, dan pengamat politik. Lantas mengapa UMP 2021 tidak naik?

11,5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Upah

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 11,5 juta pekerja sudah menerima subsidi menerima bantuan tunai subsidi upah. Setiap pekerja menerima Rp600 ribu per bulan sejak September hingga Desember 2020.

BPS Catat Upah Nominal Buruh Tani Naik 0,12 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat upah nominal harian buruh tani nasional pada Agustus 2020 naik 0,12% dibanding pada Juli 2020. Yakni dari Rp55.613 per hari menjadi Rp55.677 per harinya.

BLT Pekerja Bergaji di Bawah Rp5 Juta Cair Pekan Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan subsidi gaji kepada pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta dibayarkan pada pekan ini. Subsidi gaji juga diberikan untuk guru honorer.

Simalakama Kenaikan Upah Pekerja (4)

Kementerian Tenaga Kerja menemukan fakta adanya beberapa provinsi di Indonesia yang masih memiliki upah minimum di bawah poin kebutuhan hidup layak. Adakah akibat hukum jika perusahaan tidak mau mengikuti ketentuan upah minimum? Dan apa yang terjadi jika serikat pekerja menuntut upah lebih besar dari yang dapat diberikan oleh perusahaan? Bagaimana rumusan upah minimum yang ideal di mata pengusaha maupun buruh? 

Simalakama Kenaikan Upah Pekerja (3)

Kementerian Tenaga Kerja menemukan fakta adanya beberapa provinsi di Indonesia yang masih memiliki upah minimum di bawah poin kebutuhan hidup layak. Adakah akibat hukum jika perusahaan tidak mau mengikuti ketentuan upah minimum? Dan apa yang terjadi jika serikat pekerja menuntut upah lebih besar dari yang dapat diberikan oleh perusahaan? Bagaimana rumusan upah minimum yang ideal di mata pengusaha maupun buruh? 

Simalakama Kenaikan Upah Pekerja (2)

Kementerian Tenaga Kerja menemukan fakta adanya beberapa provinsi di Indonesia yang masih memiliki upah minimum di bawah poin kebutuhan hidup layak. Adakah akibat hukum jika perusahaan tidak mau mengikuti ketentuan upah minimum? Dan apa yang terjadi jika serikat pekerja menuntut upah lebih besar dari yang dapat diberikan oleh perusahaan? Bagaimana rumusan upah minimum yang ideal di mata pengusaha maupun buruh? 

Simalakama Kenaikan Upah Pekerja (1)

Kementerian Tenaga Kerja menemukan fakta adanya beberapa provinsi di Indonesia yang masih memiliki upah minimum di bawah poin kebutuhan hidup layak. Adakah akibat hukum jika perusahaan tidak mau mengikuti ketentuan upah minimum? Dan apa yang terjadi jika serikat pekerja menuntut upah lebih besar dari yang dapat diberikan oleh perusahaan? Bagaimana rumusan upah minimum yang ideal di mata pengusaha maupun buruh?