- UNION BERLIN PERPANJANG KONTRAK CHRISTOPHER TRIMMEL HINGGA 2024
- NAPOLI KOKOHKAN POSISI DI PUNCAK KLASEMEN SERIE A USAI KALAHKAN SAMPDORIA
- KPK PERTIMBANGKAN STATUS PENCEGAHAN UNTUK DITO MAHENDRA
- KEPOLISIAN JERMAN TANGKAP PRIA IRAN YANG DIDUGA RENCANAKAN SERANGAN BERBAHAYA
- RUSIA KLAIM BUNUH 600 TENTARA UKRAINA DALAM SERANGAN RUDAL KE SEBUAH BARAK DI KYIV
- MANCHESTER CITY SINGKIRKAN CHELSEA DARI PIALA FA
- KPK ENDUS POTENSI MARK UP DALAM PEMBIAYAAN HAJI
- JOE BIDEN KECAM PENYERBUAN MASSA BOLSONARO KE GEDUNG KONGRES BRASIL
- MIGRANT WATCH HARAPKAN PERTEMUAN JOKOWI-ANWAR IBRAHIM DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH PUNGLI KE PMI
- PRESIDEN JOKOWI SAMBUT KUNJUNGAN PM MALAYSIA ANWAR IBRAHIM DI ISTANA BOGOR
Sanksi Menanti Pengusaha di DKI Jakarta yang Tak Naikkan Upah 5,1%
Primetime News • 1 year ago • upah minimumKeputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 naik sebesar 5,1% memicu kontroversi. Keputusan yang diambil sebagai respon atas aksi unjuk rasa buruh tersebut melampaui PP 36/2021 yang menetapkan UMP 2022 naik 1,09% dari UMP 2021. Ini menjadi alasan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengugatnya ke ke Mahkamah Agung (MA).
Seluruh anggotanya, Apindo merekomendasikan tetap mengikuti ketentuan PP 36/2021 dalam pengupahan buruh pada 2022 hingga keputusan hukum yang final dari MA atas gugatannya menyatakan sebaliknya. Namun di dalam SK Gubernur DKI Jakarta nomer 1517/2021 tentang UMP 2022 disebutkan ada sanksi bagi pengusaha yang tidak melaksanakan pengupahan per Januari 2022 lebih tinggi 5,1% dibandingkan 2021.