- BARESKRIM LIMPAHKAN TAHAP SATU BERKAS PERKARA EMPAT TERSANGKA ACT
- KPK SITA DOKUMEN DAN UANG DALAM PENGGELEDAHAN KANTOR-RUMAH BUPATI PEMALANG
- RATUSAN MANTAN ANGGOTA KHILAFATUL MUSLIMIN DI LAMPUNG IKRAR SETIA PADA NKRI
- KEJAGUNG BURU ASET TERSANGKA KORUPSI RP78 TRILIUN SURYA DARMADI DI LUAR NEGERI
- POLISI TANJUNG PERAK SURABAYA UNGKAP PEREDARAN 36,3 KILOGRAM SABU
- 5.770 NARAPIDANA DI SULSEL DIUSULKAN TERIMA REMISI HARI KEMERDEKAAN
- JAKSA AGUNG FASILITIASI KPK PERIKSA SURYA DARMADI DI KEJAKSAAN AGUNG
- PRESIDEN JOKOWI TARGETKAN KEMISKINAN TURUN JADI 8,5 PERSEN PADA 2023
- PEMERINTAH RANCANG PENDAPATAN NEGARA 2023 CAPAI RP2.443,6 TRILIUN
- PRESIDEN JOKOWI TARGETKAN PERTUMBUHAN EKONOMI 5,3 PERSEN PADA 2023
Sanksi Menanti Pengusaha di DKI Jakarta yang Tak Naikkan Upah 5,1%
Primetime News • 8 months ago • upah minimumKeputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 naik sebesar 5,1% memicu kontroversi. Keputusan yang diambil sebagai respon atas aksi unjuk rasa buruh tersebut melampaui PP 36/2021 yang menetapkan UMP 2022 naik 1,09% dari UMP 2021. Ini menjadi alasan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengugatnya ke ke Mahkamah Agung (MA).
Seluruh anggotanya, Apindo merekomendasikan tetap mengikuti ketentuan PP 36/2021 dalam pengupahan buruh pada 2022 hingga keputusan hukum yang final dari MA atas gugatannya menyatakan sebaliknya. Namun di dalam SK Gubernur DKI Jakarta nomer 1517/2021 tentang UMP 2022 disebutkan ada sanksi bagi pengusaha yang tidak melaksanakan pengupahan per Januari 2022 lebih tinggi 5,1% dibandingkan 2021.