- TANAMAN SORGUM PROGRAM JOKOWI MULAI DIPANEN DI LOMBOK TENGAH NTB
- WAPRES PASTIKAN INDONESIA SEGERA KIRIM BANTUAN KEMANUSIAAN GEMPA TURKI
- KBRI ANKARA AKAN EVAKUASI 104 WNI TERDAMPAK GEMPA TURKI DI LIMA LOKASI
- TPNPB-OPM MENGAKU BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAKARAN PESAWAT SUSI AIR DI NDUGA
- TPNPB-OPM MENGAKU SANDERA PILOT SUSI AIR KAPTEN PHILIPS ASAL SELANDIA BARU
- KEMENDAGRI DORONG PEMKOT SORONG GENJOT REALISASI APBD SEJAK AWAL TAHUN
- POLRI: PESAWAT SUSI AIR DI NDUGA DIBAKAR KKB PIMPINAN EGIANNUS KOGOYA
- POLRI PREDIKSI BERITA HOAKS DAN POLITIK IDENTITAS MENINGKAT JELANG PEMILU 2024
- PRESIDEN YAKIN PENURUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI TIDAK PENGARUHI INVESTOR
- KAPOLRI: TIM GABUNGAN TERUS MENCARI PILOT DAN PENUMPANG SUSI AIR DI NDUGA PAPUA
Ivo Wongkaren, Sang Makelar Bansos di Kemensos
Nasional • 2 months agoIvo Wongkaren menjadi tersangka korupsi distribusi beras PKH 2020. Diduga Ia bersama-sama dengan Roni Ramdani dan Richard Cahyanto kecipratan duit proyek pengadaan sebesar Rp18,8 miliar.
Nama Ivo Wongkaren sudah dua kali muncul dalam dua perkara berbeda yang ditangani oleh KPK. Sebelumnya nama Ivo juga pernah terseret dalam pusaran kasus pengadaan bansos paket covid-19 di tahun yang sama, 2020.
Ivo bahkan pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Juliari Batubara yang didakwa menerima suap Rp32,48 miliar dalam proyek pengadaan paket bansos covid-19 pada 2020.
Dalam persidangan Ivo mengaku bertindak atas nama perusahaannya meminta kuota pengadaan paket bansos covid-19. Buah dari lobi-lobi saat itu, grup usaha milik politisi DPR RI, Herman Herry, kebagian jatah pengadaan 7,6 juta paket sembako senilai Rp2,1 triliun.
Nama Herman Herry juga disebut-sebut dalam pertimbangan vonis Juliari Batubara yang dibacakan majelis hakim pada 23 Agustus 2021. Perusahaan yang terafiliasi dengan Herry ditunjuk sebagai penyedia paket bansos sembako covid-19, meskipun tidak memenuhi syarat.
Sementara Herman Herry juga sudah pernah dimintai keterangan oleh KPK pada 30 April 2021. Namun membantah terlibat.
Mantan Kasatgas Penyidik KPK, Andre Dedy Nainggolan menduga ada upaya-upaya menutup pengusutan kasus korupsi bansos sembako covid-19. Penyidikan kasus korupsi bansos sembako covid hanya berhenti di kasus suap Juliari Batubara. Sementara kerugian negara di kasus ini tidak disenggol KPK.
Semasa pandemi covid-19, pemerintah mengucurkan anggaran jumbo untuk penanggulangan serta pemulihan ekonomi nasional. Khusus untuk Kementerian Sosial saja anggaran mengucur hingga RP46,56 triliun. Diduga sebagian dari dana tersebut dijadikan bancakan para pencoleng anggaran negara.
Tidak sepatutnya aparat penegak hukum berdiam diri dan tutup mata mengabaikan fakta-fakta yang ada.