Ivo Wongkaren, Sang Makelar Bansos di Kemensos

Ivo Wongkaren menjadi tersangka korupsi distribusi beras PKH 2020. Diduga Ia bersama-sama dengan Roni Ramdani dan Richard Cahyanto kecipratan duit proyek pengadaan sebesar Rp18,8 miliar.

Nama Ivo Wongkaren sudah dua kali muncul dalam dua perkara berbeda yang ditangani oleh KPK. Sebelumnya nama Ivo juga pernah terseret dalam pusaran kasus pengadaan bansos paket covid-19 di tahun yang sama, 2020. 

Ivo bahkan pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Juliari Batubara yang didakwa menerima suap Rp32,48 miliar dalam proyek pengadaan paket bansos covid-19 pada 2020.

Dalam persidangan Ivo mengaku bertindak atas nama perusahaannya meminta kuota pengadaan paket bansos covid-19. Buah dari lobi-lobi saat itu, grup usaha milik politisi DPR RI, Herman Herry, kebagian jatah pengadaan 7,6 juta paket sembako senilai Rp2,1 triliun.

Nama Herman Herry juga disebut-sebut dalam pertimbangan vonis Juliari Batubara yang dibacakan majelis hakim pada 23 Agustus 2021. Perusahaan yang terafiliasi dengan Herry ditunjuk sebagai penyedia paket bansos sembako covid-19, meskipun tidak memenuhi syarat.

Sementara Herman Herry juga sudah pernah dimintai keterangan oleh KPK pada 30 April 2021. Namun membantah terlibat.

Mantan Kasatgas Penyidik KPK, Andre Dedy Nainggolan menduga ada upaya-upaya menutup pengusutan kasus korupsi bansos sembako covid-19. Penyidikan kasus korupsi bansos sembako covid hanya berhenti di kasus suap Juliari Batubara. Sementara kerugian negara di kasus ini tidak disenggol KPK.

Semasa pandemi covid-19, pemerintah mengucurkan anggaran jumbo untuk penanggulangan serta pemulihan ekonomi nasional. Khusus untuk Kementerian Sosial saja anggaran mengucur hingga RP46,56 triliun. Diduga sebagian dari dana tersebut dijadikan bancakan para pencoleng anggaran negara.

Tidak sepatutnya aparat penegak hukum berdiam diri dan tutup mata mengabaikan fakta-fakta yang ada.

Tebang Pilih Kasus Korupsi Bansos

Proyek bantuan sosial lagi-lagi disoal. Kali ini, giliran proyek bantuan beras Program Keluarga Harapan 2020-2021 yang diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi. Proyek yang digawangi oleh Banda Gara Reksa (BGR) diduga telah merugikan negara sebesar Rp127,5 miliar.

Mantan Dirut PT BGR Muhammad Kuncoro Wibowo akhir ditahan oleh penyidik KPK, Senin, 18 September 2023.
Kuncoro Wibowo sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Juni 2023. Namun, KPK baru menahannya setelah empat bulan kemudian.

Kuncoro dianggap telah merugikan negara karena membuat kontrak kerja sama bodong dalam penunjukan PT Primalayan Teknologi Persada sebagai konsultan sekaligus transporter penyaluran beras PKH saat itu.

Tahun 2020, pemerintah telah menggelontorkan hampir Rp205 trilliun untuk pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19. Lebih dari 50 persen anggaran tersebut berputar di Kementerian Sosial. Diduga sebagian dari dana tersebut dijadi sebagai bancakan para pencolek anggaran negara.

Tidak sepatutnya aparat penegak hukum berdiam diri dan tutup mata mengambaikan fakta yang ada.

Eks Bupati Samosir Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Dana Covid-19

KPK Respons Klaim Tak Terima Uang Korupsi Bansos Eks Dirut Transjakarta

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi Bansos Beras di Kemensos

KPK Ultimatum 2 Tersangka Kasus Korupsi Bansos Beras Kemensos

KPK Minta Tersangka Beberkan Proses Distribusi Bansos Beras di Kemensos

Tersangka Korupsi Bansos Beras Kuncoro Bantah Terima Uang

KPK Periksa Tersangka Kasus Korupsi Bansos Beras Kuncoro Wibowo

Eks Dirut PT BGR Sebar Duit Korupsi Bansos Beras ke Banyak Pihak

KPK Bakal Bantah Klaim Tersangka Korupsi Bansos

Pembagian Bansos Beras Kemensos di DKI Jakarta dan Bangka Belitung Dimanipulasi

Bikin Konsorsium Formalitas, Bansos Beras Kemensos Tak Pernah Didistribusikan

Kasus Korupsi Bansos Beras di Kemensos Rugikan Negara Rp127,5 Miliar

Kasus Korupsi Dana Covid-19 oleh Mantan Bupati Samosir Sudah Setahun Mandek

Kasus korupsi dana penanggulangan covid-19 di Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, masih terus berlanjut. Mantan Sekda Samosir, Jabiat Sagala, melalui tim kuasa hukumnya, kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Utara mempertanyakan proses hukum laporan dugaan keterlibatan mantan Bupati Samosir, Rapidin Simbolon.

Proses hukum ketua DPD PDIP Sumatra Utara, Rapidin Simbolon, yang juga mantan Bupati Samosir tidak berjalan. Padahal setahun lalu Ia dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Utara dalam dugaan korupsi dana covid-19. Hingga saat ini, Rapidin belum diperiksa dan juga belum ditetapkan sebagai tersangka. 

Rapidin dilaporkan oleh mantan Sekda Samosir, Jabiat Sagala, melalui kuasa hukumnya, Parulian Siregar. Rapidin Simbolon saat itu menjabat sebagai Bupati Samosir periode 2016-2021 dan penanggung jawab Gugus Tugas Covid 19. 

Rapidin mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang status siaga darurat di Kabupaten Samosir pada 17-31 Maret 2020 dengan anggaran penanganan covid sekitar Rp1,8 miliar. 

Namun saat itu Sekda Kabupaten Samosir, Jabiat Sagala, yang ditahan atas dugaan praktik korupsi penggunaan dana covid-19 sebesar Rp940 juta oleh Tipikor Pengadilan Negeri Medan.

Patgulipat Beras Keluarga Harapan

Kementerian Sosial Kembali menjadi sorotan, KPK menggeledah kantor kementerian di Salemba Raya, Jakarta Pusat. KPK menyasar proses penyaluran beras untuk program Keluarga Harapan. Tahun 2020 selama 8 jam, penyidik KPK menyisir dokumen terkait program tersebut. 

Malang benar nasib keluarga penerima manfaat PKH. Nama dan jumlah mereka selalu ditenteng-tenteng untuk dimanfaatkan oleh segelintir orang dan kelompok kepentingan. Demi cuan mengalir ke kantong pribadi, para pencoleng anggaran tega mengutak-atik proyek untuk orang miskin.

Selisik Korupsi Bansos Kemensos, KPK Gunakan Metode Khusus

Korupsi Bansos Kemensos, KPK Temukan Bukti Lain

KPK Sita Dokumen dan Bukti Elektronik atas Kasus Korupsi Bansos di Kemensos

Kantornya Digeledah KPK, Mensos Cium Kejanggalan Penyaluran Bansos Beras

Mensos Rima bingung salah satu staf di Ditjen Linjamsos yang ikut terlibat.

Mensos Ceritakan Kronologi Kantornya Digeledah KPK

Mensos mengatakan dirinya sempat menemui penyidik KPK sebelum dikakukan penggeledahan

Risma Bersyukur Kantor Kemensos Digeledah KPK

Menteri Risma soal Kemensos Digeledah KPK: Saya Enggak Tau Masalahnya

Risma Mengaku Tidak Tahu Detail Penggeledahan Gedung Kemensos oleh KPK

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menggelar konferensi pers soal penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di Kantor Kemensos, Rabu (24/5/2023). Risma menjelaskan awal mula kehadiran penyidik antirusah hadir di Kemensos. 

Menurut Risma, KPK hanya meminta izin untuk menggeledah Kantor Kementerian Sosial RI. KPK menyatakan ingin meminta dan memeriksa beberapa data. Namun Risma mengaku tidak tahu detail penggeledahan baik itu ruangan dan pihak-pihak yang diperiksa, maupun barang bukti yang diamankan.

Selanjutnya, KPK menekankan kepada Risma untuk tidak mengintervensi penyidik KPK saat penggeledahan berlangsung. Risma menyebut proses penggeledahan rampung menjelang malam hari. 

Sebelumnya, sejumlah penyidik KPK menyambangi Kantor Kemensos. Mereka mencari barang bukti terkait dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program keluarga harapan (PKH) pada 2020-2021.

Kasus ini sudah di tahap penyidikan. KPK menetapkan enam tersangka dalam perkara tersebut. Mereka sudah dicegah ke luar negeri selama enam bulan. KPK berharap para tersangka kooperatif selama proses hukum berjalan. 

Tri Rismaharini Buka Suara soal Penggeledahan KPK di Kantor Kemensos

Menteri Sosial, Tri Rismaharini menggelar konferensi pers soal penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di Kantor Kemensos, Rabu (24/5/2023). Risma menegaskan berulang kali bahwa dirinya tidak mengetahui soal kasus korupsi bantual sosial (Bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020-2021. 

"Ini kejadiannya tahun 2020, saya tidak mau, oh iya ternyata betul berita acaranya masalah BGR dan itu tahun 2020. Saya sudah sampaikan ini berulang kali ke teman-teman media karena ini kejadiannya tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar September," kata Risma dalam konferensi pers di Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).

Risma kembali menegaskan berulang kali kepada awak media bahwa dirinya tak tahu tentang kasus yang terjadi.

"Saya enggak tahu. Kalau teman-teman tanya itu masalahnya gimana, saya enggak tahu. Saya sudah sampaikan tiga kali ke teman-teman" ujar Risma ke awak media.

Meski demikian, Risma menilai program bansos beras itu aneh. Salah satunya soal penggunaan anggaran.

"Hanya yang saya tahu ini aneh. Waktu saya baca, kenapa duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Lijamsos turut serta. Itu saja saya yang heran. Tapi kan saya tidak tahu, case, kejadiannya itu kayak apa," ucap Risma.

Kasus Covid-19 di Indonesia Melonjak 2 Kali Lipat dalam Sebulan

RSDC Wisma Atlet Resmi Ditutup Hari Ini

Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, resmi ditutup menangani pasien Covid-19, Jumat (31/3/2023). 

Acara penutupan ini akan berlangsung siang hari di Tower 3 lantai 3 RSDC Wisma Atlet Kemayoran. 

Penutupan itu telah tertuang dalam surat undangan yang sudah ditandatangani Koordinator RSDC Wisma Atlet Kemayoran, dr Asnominanda, pada 28 Maret 2023.

Penutupan RSDC Wisma Atlet Kemayoran juga sehubungan dengan penurunan kasus Covid-19. Wisma Atlet sudah menangani pasien Covid-19 sejak Maret 2020 dari gelombang varian delta hingga omicron.

Sebelum menjadi tempat isolasi pasien Covid-19, bangunan ini awalnya tempat penginapan atlet ASEAN Games. 

Eks Presiden Taiwan Ma Ying-jeou Apresiasi Pembangunan RS Modular di Wuhan

Saat mengunjungi pameran terkait covid-19 di Wuhan, Tiongkok, Mantan Pemimpin Taiwan Ma Ying-jeou memuji inisiatif pembangunan rumah sakit modular oleh Tiongkok, serta mengapresiasi pengorbanan dan dedikasi para pekerja medis, Kamis (30/3/2023).

Dalam sebuah wawancara, Ma mengungkapkan kekagumannya atas pengendalian yang baik oleh Tiongkok saat awal covid-19 merebak sehingga wabah tersebut tidak meluas secara signifikan, yang tidak hanya merupakan kontribusi bagi daratan, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. 

Diketahui, Tiongkok dan Taiwan memiliki kesepakatan kerja sama medis, dan akan ada banyak ruang kerja sama di masa depan yang bisa dimanfaatkan.

Selain itu, Ma Ying-jeou juga bertemu dengan Direktur Kantor Urusan Taiwan Tiongkok Song Tao. 

 Song Tao mengatakan, masyarakat di kedua sisi Selat Taiwan harus berpegang pada Konsensus 1992 dan secara aktif mempromosikan pengembangan hubungan lintas selat secara damai. 

Sementara itu Ma Ying-jeou mengatakan, masyarakat di kedua sisi Selat Taiwan adalah bangsa Tiongkok yang harus bekerja sama untuk mempromosikan pembangunan damai hubungan lintas selat, mempromosikan perdamaian dan kemakmuran yang berkelanjutan di kedua sisi selat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua sisi selat, serta bersama-sama merevitalisasi Tiongkok.

Usut Korupsi Bansos, KPK Panggil Petinggi PT Bhanda Ghara Reksa

Update Covid-19 26 Maret: Ada Penambahan 426 Kasus

Kasus covid-19 di Indonesia pada Minggu (26/3/2023) bertambah 426 kasus, sehingga total kasus konfirmasi positif di Indonesia mencapai 6.744.033 orang.

Menurut data Kemenkes, sebanyak 205 kasus dari 426 kasus covid-19 nasional ditemukan di DKI Jakarta. Kasus ini terdiri dari 195 kasus penularan lokal dan 10 kasus dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). 

Kemudian, Jawa Barat melaporkan 81 kasus baru covid-19 dengan rincian 79 kasus penularan lokal dan dua kasus dari PPLN. 

Sementara itu di 19 provinsi mulai dari Aceh, NTB, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, hingga Papua Barat, tidak ditemukan kasus baru.