Polri Gandeng Serikat Media Siber Wujudkan Pemilu Damai

Perkuat Indonesia, Lemhanas Disebut Kaji Pembentukan Matra Siber di TNI

Kerentanan Serangan Siber saat Pemilu 2024 Harus Dicermati

Menkominfo Keluarkan Imbauan Sikapi Peretasan Akun Youtube DPR

Penggunaan Jaringan Nirkabel Dinilai Dapat Mencegah Ancaman Siber

Rencana Pembentukan Angkatan Siber Disebut Butuh Perencanaan Matang

CISSReC Menyoroti Penanganan Kejahatan Siber di RI yang Bermasalah

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan dan Komunikasi (CISSReC), Pratama Dahlian Persada menilai penegakan hukum keamanan siber negara masih lemah. Hal ini menyebabkan kebocoran data pribadi semakin marak di Tanah Air.

National Cyber Security Index (NCSI) mencatat Indonesia berada di urutan ketiga sebagai negara dengan keamanan siber terendah di antara negara-negara G20. Peringkat ini berdasarkan skor indeks sebesar 38,96 poin dari 100 pada 2022. 

Menurut Pratama, para pelaku tidak akan mendapatkan efek jera bila sanksinya hanya berupa peringatan secara lisan, tertulis atau sekedar digaungkan secara online. Pratama menegaskan investigasi permasalahan kebocoran data harus dijalankan dengan serius dan terbuka. 

Di samping itu, Pratama melihat DPR dan pemerintah punya kepentingan yang berbeda dalam menentukan lembaga pengendali data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan seakan-akan sengaja dikemas untuk meringankan pihak pemerintah.

Lemhannas Usulkan Angkatan Siber sebagai Matra Baru TNI

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Andi Widjajanto mengusulkan pembentukan angkatan siber untuk melengkapi matra angkatan darat, laut dan udara yang sudah ada di TNI saat ini.

Andi menyebut angkatan siber ini diperlukan karena adanya kebutuhan di sektor pertahanan, seiring dengan berkembangnya teknologi. Seperti yang dilakukan negara Singapura saat ini. Andi menyebut Singapura mempersiapkan pembentukan angkatan siber selama 7 tahun dan sudah diresmikan pada Oktober 2022. 

"Saya harus menawarkan roadmap-nya apakah Indonesia nanti seperti Singapura punya angkatan siber melengkapi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara," ungkap Andi dalam seminar nasional 'Ketahanan Nasional Transformasi Digital Indonesia 2045' di Jakarta pada Senin (7/8/2023). 

Meski begitu usulan pembentukan angkatan siber di Tanah Air masih dalam tahap awal. Pasalnya beberapa kementerian dan lembaga telah memiliki unit siber masing-masing.

Utopia Angkatan Siber

Keamanan Siber Dukung Akselerasi Pengembangan Ekonomi Digital

Ekonomi digital sebagai bagian dari transformasi digital merupakan sektor yang potensial dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia 2045.

Tingkat Kewaspadaan Perang Siber Masih Rendah

UMKM Masih Jadi Target Penjahat Siber di 2023

 Kaspersky telah meluncurkan laporan komprehensif yang menyoroti meningkatnya bahaya yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Wakil PM Inggris Akan Kunjungi Indonesia, Bahas Kemitraan Siber dan Mineral

Enam Langkah Jitu Hindari Kejahatan Siber dalam Transaksi Keuangan

Ancaman dan Serangan Digital Jadi Tantangan Terbesar bagi Organisasi

Di era digital seperti saat ini, ancaman dan serangan siber menjadi tantangan terbesar bagi organisasi di berbagai belahan dunia.

Mastercard Perkuat Sistem Keamanan dari Penipuan bagi Merchant E-commerce

 Mastercard mengumumkan perluasan kemitraan dengan Vesta dalam hal perlindungan penipuan pembayaran.

Bareskrim Polri Bekerja Sama dengan BSSN Usut Serangan Siber BSI

Polri mulai mengusut dugaan kasus serangan siber terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI). Penyelidikan dilakukan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. 

Layanan BSI sempat mengalami serangan siber yang membuat sistem bank bermasalah. Tim siber Bareskrim Polri sudah turun bersama stakeholder siber lainnya di bawah kendali dan koordinasi BSSN. Tim siber Polri beserta BSSN melakukan langkah-langkah mitigasi sesuai tugas pokok masing-masing, membantu pemulihan, recovery sekaligus memulai proses penyelidikan. 

"Tim siber Bareskrim Polri telah turun bersama skateholder lainnya di bawah kendali dan koordinasi dengan BSSN untuk melakukan langkah-langkah mitigasi sesuai tugas pokok masing-masing," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan.

Namun, Polri belum menerima laporan polisi tentang kasus serangan siber itu. Pihak BSI disebut baru akan membuat laporan. Layanan perbankan BSI mengalami gangguan pada 8 Mei 2023, diduga mendapat serangan ransomware lockbit. 

Polri Usut Dugaan Serangan Siber BSI

Polri Tunggu Laporan Soal Serangan Terhadap BSI

Polri sudah mempelajari informasi yang beredar tentang gangguan yang terjadi terhadap BSI

BSSN Dorong BSI Beri Informasi Berkala ke Publik

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendorong Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memberikan informasi terbaru secara berkala kepada publik. Hal itu dilakukan setelah BSI mengalami gangguan dan bocornya data nasabah beberapa waktu lalu.

BSSN menegaskan, membuka informasi kepada publik merupakan amanat UU. Hal itu tercatat dalam UU ITE Pasal 15 ayat (2), bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

Sebagai upaya pemulihan sistem perbankan, BSSN melakukan komunikasi dan koordinasi kepada BSI untuk memperbaiki infrastruktur keamanan siber dan memitigasi ancaman hacker ke depannya. 

DPR Minta Pemerintah Lebih Peka soal Ancaman Siber

Pemerintah diminta lebih peka terhadap perkembangan ancaman siber. Hal itu berkaca dari kasus yang terjadi pada peretasan sistem Bank Syariah Indonesia (BSI).

Anggota Komisi XI DPR Junaidi Auly menyebut, perbankan dan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sensitivitas terhadap keamanan dan ancaman siber yang terus berkembang.

Junaidi mengatakan, serangan siber yang melumpuhkan transaksi di BSI perlu disikapi serius, termasuk dari pihak Bank Syariah Indonesia yang seharusnya mengevaluasi keamanan layanan dan juga membangun dan meningkatkan efektivitas antisipasi serangan.

Perbankan harus menyadari sejauh mana tingkat keamanan layanannya. Sebab, peningkatan ancaman siber perlu dibarengi kesiapan keamanan layanan.

Sementara itu, Junaidi juga mendorong pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih peduli, sehingga ada tindak lanjut nyata untuk benar-benar memperkuat keamanan siber.

Bedah Editorial MI: Setop Serangan Siber

Ujian sistem keamanan data perbankan nasional mengalami titik nadir ketika layanan Bank Syariah Indonesia mengalami masalah (eror) selama tiga hari sejak Senin sampai Rabu pekan lalu. Nasabah tidak bisa melakukan transaksi baik online maupun offline. Seluruh kantor cabang, anjungan tunai mandiri, hingga BSI Mobile, sami mawon, macet. Nasabah yang akan bertransaksi harus gigit jari.

Meski layanan BSI kembali pulih, pada Kamis (11/5), nasabah masih dihantui perasaan galau akan ancaman yang diduga dari kelompok peretas spesialis ransomware LockBit 3.0 yang mengaku telah melakukan serangan ke sistem layanan bank pelat merah itu sehingga membuat gangguan pada sistem perbankan BSI. Hal itu seperti diungkap akun Twitter Fusion Intelligence Center @DarkTracer (@darktracer_int). Dalam gambar yang diunggah Dark Tracer, hacker LockBit 3.0 itu mengaku telah mencuri data pelanggan, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 terabyte data yang diambil dalam sistem BSI.

Pihak BSI diminta menghubungi kelompok peretas dalam waktu 72 jam untuk menyelesaikan masalah tersebut. Data yang dicuri setidaknya lima jenis, yakni 9 basis data yang terdiri dari data 15 juta nasabah dan karyawan. Data itu meliputi nama, alamat, informasi dokumen, nomor kartu, nomor telepon, dan transaksi. Jika BSI tidak menghubungi kelompok peretas sesuai tenggat yang ditetapkan hari ini atau besok, seluruh data tersebut akan dibocorkan.

BSI belum bisa menjelaskan penyebab ganggguan, apakah diretas hacker LockBit 3.0 atau karena masalah teknis lain. Yang jelas, kata Direktur Utama PT BSI Tbk Hery Gunadi, sistem keamanan data BSI akan diperkuat. Terlepas penyebab gangguan pada sistem layanan BSI, layanan nasabah yang terkendala selama tiga hari bukan perkara main-main. Seluruh pemangku kepentingan terkait dengan keamanan siber di Tanah Air harus turun tangan menanganinya. Nasabah jangan diombang-ambingkan informasi yang belum tentu valid kebenarannya di media sosial. Pasalnya, informasi liar itu akan menyebabkan kepanikan nasabah yang ujungnya akan merugikan bank tersebut khususnya, umumnya perbankan nasional.

Nasabah memerlukan jaminan kelancaran dalam bertransaksi dan jaminan keamanan data nasabah. Terlebih kehadiran BSI dianggap sebagai tonggak sejarah baru bagi perkembangan eknomi syariah di Indonesia. Berdasarkan laporan The State of Global Islamic Economy, sektor ekonomi syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya. Sungguh mengagumkan.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk lahir pada 1 Februari 2021. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan tersebut diharapkan bisa menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, modern, inklusif, dan memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.

Jika benar terjadi peretasan data nasabah BSI dan kemudian diumbar kelompok peretas, hal itu petaka bagi perbankan nasional. Sayangnya, Indonesia seperti terbiasa atau menganggap angin lalu perkara kebocoran data pribadi warga. Setidaknya ada 10 kasus kebocoran data dengan jumlah yang fantastis pada 2022. Mayoritas data yang bocor diduga berasal dari aplikasi milik pemerintah atau institusi negara.

Presiden Joko Widodo sempat membentuk tim khusus untuk menyelidiki sekaligus membendung sepak terjang Bjorka, sang peretas. Timsus terdiri atas Badan Siber dan Sandi Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, dan Badan Intelijen Negara. Namun, Bjorka tak kunjung ditangkap. Yang ditangkap malah seorang penjual es di Madiun. Akhirnya, timsus tak jelas juntrungan kerja mereka.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi masih sebatas macan kertas. Gelombang peretasan data warga tak terbendung. Terkait dengan krisis layanan di BSI harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Tekad pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat gravitasi ekonomi syariah baik di tingkat regional maupun global tentu hanya mimpi di siang bolong jika pemerintah gagal membenahi sistem keamanan data BSI dan perbankan nasional.

Sumber: Media Indonesia

Sempat Eror, Layanan Perbankan BSI Kembali Normal

BSI Dinilai Kurang Mitigasi saat Hadapi Serangan Siber

Serangan siber diduga menjadi penyebab terganggunya layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) selama berhari-hari. BSI dinilai kurang mitigasi terhadap serangan ransomware seperti yang diberitakan sebelumnya. 

"Sejak kejadian BSI yang sistemnya down baik mobile banking maupun ATM itu sebenarnya sudah menggambarkan mereka kurang prepare dalam mitigasi serangan jenis ini (ransomware)," kata pakar digital forensik, Ruby Alamsyah di Metro Hari Ini Metro TV, Jumat (12/5/2023). 

Ruby menyebut ransomware merupakan serangan siber yang umum terjadi. Karena itu, BSI seharusnya memiliki mitigasi yang baik. Apabila sistemnya baik, SDM-nya siap, dan SOP untuk mitigasi sesuai maka jaringan BSI tidak akan down begitu lama. 

"Ransomware adalah ancaman yang umum yang biasa terjadi di mana pun mestinya BSI sudah mempunyai mitigasi yang proper," jelasnya. 

"Jadi terkesan mereka (BSI) kurang siap,"tambahnya. 

Adapun serangan siber terhadap mobile banking dan ATM BSI juga berdampak pada layanan haji Indonesia. Irjen Kementerian Agama, Faisal Ali Hasyim, mengatakan sejumlah orang belum bisa membayar setoran pelunasan haji karena kendala sistem di BSI. 

Serangan siber terhadap BSI menjadi alarm serius bagi perusahaan perbankan agar meningkatkan keamanan sistem. Sebab, ada peningkatan serangan ransomware yang menyasar sistem perusahaan. 

BSI Eror, Biaya Pelunasan Ibadah Haji Terhambat

Jaringan dan layanan mobile banking dan ATM Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak bisa digunakan sejak Senin (8/5/2023). Diduga, jaringan IT BSI terkena serangan siber dan layanan perbankan termasuk pelunasan biaya haji jadi terkendala. 

Jaringan dan layanan mobile banking dan ATM Bank Syariah Indonesia (BSI) eror, sehingga nasabah tidak bisa mengaksesnya. Pihak BSI menduga adanya serangan siber dan secara bertahap memulihkan layanan berbasis internet. 

Terkendalanya layanan perbankan BSI juga menghambat proses pelunasan biaya haji, yang seharusnya paling lambat Jumat ( 12/5/2023). Atas kejadian tersebut, batas pelunasan melalui BSI diundur menjadi Senin (15/5/2023).

Dirut BSI Minta Maaf Layanan Perbankan Sempat Terganggu

Sudah selama tiga hari, Bank Syariah Indonesia tidak bisa memberikan layanan perbankan kepada nasabah. BSI saat ini sedang menelusuri dugaan serangan siber pada seluruh jaringan layanannya yang menyebabkan nasabah tidak bisa melakukan transaksi. 

Direktur Utama BSI, Hery Gunardi meminta maaf atas gangguan layanan perbankan di ATM ataupun mobile banking yang hingga kini belum pulih sepenuhnya. Ia juga mengatakan, saat ini BSI sedang melakukan proses normalisasi berfokus untuk menjaga dana dan nasabah. 

Dalam keterangan resminya, Hery Gunardi mengatakan pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan regulator dan pemerintah tentang permasalahan tersebut. Ia menyebut saat ini diperlukan bukti lebih lanjut melalui audit dan digital forensik untuk normalisasi layanan BSI. 

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ada serangan siber yang melanda Bank Syariah Indonesia sehingga mengalami gangguan. Namun, Ia tidak tahu secara detail atas serangan itu. 

Pelunasan Biaya Haji Tersendat Akibat Gangguan Layanan BSI

Serangan siber terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) berdampak pada layanan haji. Irjen Kementerian Agama, Faisal Ali Hasyim, mengatakan sejumlah orang belum bisa membayar setoran pelunasan haji karena kendala sistem di BSI. 

Di kantor regional BSI Banda Aceh, nasabah yang hendak bertransaksi terganggu karena hanya beberapa mesin ATM yang bisa digunakan. Beberapa warga yang mengantre panjang terpaksa pulang. 

Warga berharap gangguan itu bisa segera diperbaiki sehingga nasabah tidak dirugikan. Apalagi sejak diberlakukan Qanun No.11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, perbankan yang diizinkan beroperasi di Aceh hanya BSI.

Jaringan layanan BSI yang bermasalah tidak hanya di Aceh, tetapi juga di seluruh Indonesia sejak 8 Mei 2023. Saat itu, BSI berdalih gangguan diakibatkan pemeliharaan sistem sehingga layanan perbankan tidak bisa diakses.

Sehari setelahnya, nasabah BSI baru bisa bertransaksi di jaringan cabang dan ATM secara bertahap. Namun, pada 10 Mei, layanan cabang, m-banking, dan ATM tak bisa diakses kembali. Karena itu, BSI memonitoring dan menormalisasi transaksi. Nasabah BSI merasa kecewa karena gangguan layanan perbankan itu menghambat pekerjaannya. 

Serangan siber terhadap BSI menjadi alarm serius untuk meningkatkan keamanan siber di dalam negeri. Sebab, ada peningkatan serangan ransomware yang menyasar sistem perusahaan. 

Pihak BSI menduga serangan siber terjadi pada seluruh jaringan layanannya. Dalam keterangan resminya, Direktur Utama BSI mengatakan, pihaknya kini berkoordinasi dengan regulator dan pemerintah mengatasi serangan siber.

Ia menyebut perlu bukti lanjutan melalui audit dan digital forensik untuk normalisasi layanan BSI. Ia juga meminta maaf atas gangguan perbankan di layanan ATM dan m-banking yang hingga kini belum pulih. 

Erick Thohir: Bank Syariah Indonesia Mengalami Serangan Siber

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, ada serangan siber yang melanda Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga mengalami gangguan. Namun, Erick tidak tahu secara detail atas serangan tersebut. 

"Apa yang dilakukan BSI kemarin memang dalam transisi perbaikan sistem dari ITnya, tapi juga ada serangan. Saya bukan ahlinya, disebut tri poin apalah itu. Sehingga mereka down hampir satu hari kalau tidak salah." kata Menteri BUMN Erick Thohir.

Sudah tiga hari BSI tidak bisa memberikan layanan perbankan kepada nasabah. Saat ini BSI tengah menelusuri dugaan serangan siber pada seluruh jaringan layanannya, yang menyebabkan nasabah tidak bisa melakukan transaksi.

Lindungi Diri Dari Kejahatan Siber, Pencurian Data Marak Lewat Media Sosial

Transformasi ekonomi digital yang terus terjadi harus diimbangi dengan literasi keamanan digital yang juga masif, masyarakat harus lebih memahami bagaimana melindungi diri dari kejahatan siber yang mencuri aset keuangan secara digital.

Tingkat penetrasi penggunaan internet pada Januari 2022 tercatat sebesar 73,7?ri total populasi atau sebanyak 204,7 juta orang. Berbagai sektor usaha kian masif memberikan layanan berbasis digital, namun pemahaman masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi masih minim, sehingga sangat rentan terhadap kejahatan digital.

Presiden Direktur Siber ITSEC Asia Andri Hutama Putra dalam workshop pentingnya meningkatkan literasi keamanan digital yang di gelar aliansi jurnalis independen mengatakan data atau informasi sudah menjadi aset bernilai sehingga harus di jaga untuk menghindari kerugian.

Dengan perencanaan UU data pribadi yang saat ini masih dalam pembahasan di DPR, pemerintah memastikan pelaku usaha yang menghimpun data masyarakat diwajibkan menggunakan data khusus untuk kebutuhan spesifik.

Serangan di Universitas Afghanistan Tewaskan 19 Orang

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan menyatakan insiden serangan di salah satu universitas terbesar di Afghanistan telah mengakibatkan sedikitnya 19 orang tewas dan 22 lainnya terluka. Ia menduga ada tiga penyerang yang terlibat, dan salah satu di antaranya meledakkan bahan peledak. Ketiganya tewas dalam baku tembak dengan petugas keamanan.